LSM Desak Usut Fee Proyek

Rabu, 5 Agustus 2015 15:12

LANGSA - Laporan pemotongan dana proyek di Aceh Timur sebesar 10 persen yang dikenal sebagai fee yang sempat memicu demo mantan kombatan GAM--karena disebut-sebut dana dari hasil pemotongan itu digunakan untuk kesejahteraan eks GAM--juga disikapi oleh gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh Timur. Aktivis LSM di daerah itu mendesak penegak hukum mengusut tuntas laporan tersebut.

Desakan LSM yang tergabung dalam Komunitas Sipil Lintas Timur disampaikan Ketua Umum Aceh Human Foundation (AHF) Abdul Hadi atau Adi Maros, Ketua LSM KANA Muzakkir, dan Koordinator Konsorsium LSM Aceh Timur Salamuddin dalam pernyataan tertulis yang diterima Serambi, Selasa (4/8).

Ketua Umum AHF Adi Maros mengatakan, demo yang dilancarkan eks kombatan GAM terhadap Bupati Aceh Timur jangan dipahami sebagai bentuk ketidaksenangan mantan kombatan terhadap pemerintahan saat ini. Demo yang berlangsung Senin (3/8) tersebut, kata Adi masih dalam koridor mempertanyakan isu yang berkembang dan harus diklarifikasi oleh bupati.
“Kami juga menuntut Bupati Aceh Timur mengklarifikasi terkait isu pemotongan 10 persen dana proyek yang bersumber dari APBK tersebut,” kata Adi Maros.

Menurutnya, jika memang benar terjadi pemotongan 10 persen dana proyek oleh bupati melalui kaki tangannya sebagai upaya memuluskan untuk mendapatkan jasa proyek, maka hal ini jelas termasuk dalam gratifikasi. “Aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini, jangan menunggu lagi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik,” kata dia.

Jika aparat penegak hukum masih tetap diam, maka publik juga akan mempersepsikan negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum di Aceh Timur. “Kami juga mendesak kejaksaan dan Polda Aceh membentuk tim untuk mengusut tuntas laporan ini,” tandas Adi Maros.

Koordinator Konsorsium LSM Aceh Timur, Salamuddin menambahkan, apa yang sedang terjadi di Aceh Timur adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan daerah. “Bagaimana tidak, berbagai kasus realisasi proyek pemerintahan selalu dijalankan tanpa ada jaminan mutu berkualitas,” ujar Salamuddin.

Salamuddin mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus pemberian fee tersebut dengan menyelidiki sejumlah item proyek yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.
Ketua LSM KANA, Muzakkir mengungkapkan, pihaknya memiliki sejumlah data tentang proyek bermasalah di Aceh Timur. “Kita siap membantu aparat penegak hukum untuk pengusutan kasus ini,” pungkas Muzakkir.

Seperti diberitakan, dua kubu dari mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berunjukrasa ke kantor Bupati Aceh Timur di Idi Rayeuk, Senin (3/8). Unjukrasa yang melibatkan dua kubu itu disebut-sebut terkait isu fee proyek 10 persen.

Kubu yang terlibat demo adalah para eks kombatan yang dikomandoi Syarifuddin alias Kumis yang datang dengan massa sekitar 300 orang. Kubu ini menggelar aksi di depan Setdakab Aceh Timur dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 11.40 WIB, massa yang jumlahnya lebih besar datang ke lokasi yang sama menggelar aksi tandingan.

Massa Syarifuddin alias Kumis menuntut Bupati Aceh Timur, Hasballah HM Thaib menjelaskan aliran dana terkait pemotongan fee 10 persen dari setiap proyek di Aceh Timur. Mereka juga meminta penegak hukum memeriksa ‘tikus–tikus’ di pemerintahan Aceh Timur dan mendesak pengusutan atas dugaan pemotongan 10 persen dana dari setiap anggaran proyek di Aceh Timur. Massa yang mengatasnamakan eks kombatan ini mengingatkan Bupati Aceh Timur tidak membawa-bawa nama mantan kombatan terkait pemotongan dana 10 persen tersebut.

Sekitar pukul 11.40 WIB, aksi unjuk rasa yang disebut-sebut aksi tandingan juga berlangsung di lokasi serupa namun dengan jumlah massa diperkirakan mencapai tiga kali lipat dibanding massa sebelumnya. Aksi tersebut juga melibatkan eks kombatan. Mereka datang mengendarai puluhan mobil, truk, dan sepeda motor.

Berdasarkan tulisan di spanduk maupun pernyataan yang disuarakan secara terbuka, massa tersebut merupakan pendukung kepemimpinan pasangan ‘HarSyah’ (Hasballah HM Thaib dan Syahrul Syamaun). Massa ini dikoordinir oleh Ketua Komite Mahasiswa dan Pemuda (KMPA) Aceh Timur, Irwanda.

Koordinator Aksi, Irwanda mengatakan tetap mendukung kepemimpinan ‘HarSyah’ dan mereka sangat menyayangkan ada oknum yang melakukan provokasi terhadap pemuda dan masyarakat Aceh Timur. Padahal, kata Irwanda, pembangunan di Aceh Timur yang sangat pesat saat ini merupakan bukti kesuksesan tiga tahun kepemimpinan HarSyah.(yuh)