Jumat, 18 Juli 2014

Kadisperindagkop Tamiang Disidang

Serambi Indonesia

Jumat, 4 Juli 2014 11:29 WIB

* Terkait Kasus Pasar Pagi
BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, Kamis (3/7), menggelar sidang perdana terhadap Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Kadisperindagkop) Aceh Tamiang, Ir Irwansyah serta lima terdakwa lainnya dalam tiga berkas terpisah. Keenamnya didakwa sama-sama terlibat penyimpangan dalam proyek pembangunan revitalisasi pasar pagi KualaSimpang, Tamiang.
Pertama giliran terdakwa Irwansyah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek ini duduk di kursi pesakitan bersama terdakwa Drs M Jakfar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kedua, terdakwa Suryadi, Site Manager PT Gunakarya Nusantara selaku rekanan proyek ini dan Muhammad Januar Rahman ST selaku Supervisi Engineer CV Mitra Karya Consultan.
Sedangkan ketiga giliran T Darwis Djafar selaku pelaksana proyek ini menggunakan PT Gunakarya Nusantara dan T M Iqbal selaku Kepala Perwakilan Perwakilan PT Gunakarya Nusantara di Aceh yang duduk di kursi pesakitan. Iqbal menyerahkan proyek ini untuk dikerjakan terdakwa Darwis atas nama PT Gunakarya.
Inti dakwaan terhadap keenam terdakwa bahwa proyek pembangunan hampir Rp 7 miliar menggunakan APBN 2011 itu tak rampung 100 persen, namun Irwansyah selaku KPA dalam proyek ini sudah membayar 100 persen sesuai dokumen diterima dari kelima terdakwa sesuai perannya masing-masing.
“Progres/kemajuan pekerjaan tersebut direkayasa dengan menandatangani surat-surat/dokumen/berita acara sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 2.374.440.892,90 sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh,” baca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kuala Simpang, Tamiang, Sayid Muhammad SH.
Syahrul Rizal SH MH, selaku pengacara terdakwa Darwis, Iqbal, dan Suryadi menyatakan akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan ini. Begitu juga pengacara ketiga terdakwa lainnya. Majelis hakim diketuai Ainal Mardhiah SH dibantu hakim anggota Syaiful Has’ari SH dan Hamidi Djamil SH menetapkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi, Kamis (10/7).
Dari keenam terdakwa dalam perkara ini, tiga di antaranya hanya berstatus tahanan kota alias di luar, yaitu M Jakfar karena sakit, T Iqbal, dan Muhammad Januar. Sedangkan tiga terdakwa lagi, yaitu Kadisperindagkop, Irwansyah, Suryadi, dan T Darwis ditahan oleh JPU Kualasimpang dan kini penahanan itu diperpanjang oleh majelis hakim.
Karena itu, Syahrul Rizal selaku pengacara Darwis dan Suryadi mengajukan penangguhan penahanan. Begitu juga pengacara terdakwa Irwansyah. Namun, terhadap permohonan penangguhan penahanan ini, majelis hakim menyatakan akan mempertimbangkannya.(sal)

Mantan Direktur RSUZA Tersangka Korupsi CT-Scan

Serambi Indonesia

Kamis, 3 Juli 2014 13:09 WIB

BANDA ACEH - Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan mantan direktur Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, dr Taufik Mahdi SpOG, sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada tahun anggaran 2008. Selain Taufik Mahdi, tersangka lainnya adalah Toni, Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA Banda Aceh.
Alat kesehatan yang harga belinya diduga di-markup itu adalah CT-Scan (alat pemindai otak dan sumsum tulang belakang) serta cath lab--catheterization laboratory--(ruang tes yang dilengkapi alat diagnosis dengan prosedur kateter) untuk bagian kardiologi (jantung).
Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Amir Hamzah SH, kepada Serambi, Rabu (2/7) siang menyebutkan bahwa terhitung 1 Juli 2014, Kejati Aceh resmi menetapkan Taufik Mahdi dan Toni sebagai tersangka.
Menurutnya, saat pembelian kedua alkes untuk RSUZA itu, terjadi selisih harga antara yang tertera di kontrak dengan harga beli sebesar Rp 15,3 miliar lebih. Dari pengadaan kedua alat kesehatan itu, negara dirugikan Rp 15,3 miliar lebih. Rinciannya, dari harga CT-Scan Rp 7,4 miliar lebih. “Kemudian, selisih harga dari pembelian cath lab sebesar Rp 8,2 miliar,” ungkap Amir Hamzah.
Amir Hamzah mengatakan, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman kurungan 20 tahun atau seumur hidup.
Ia tambahkan, kedua tersangka korupsi pengadaan alkes RSUZABanda Aceh itu akan segera dipanggil ke alamat masing-masing. Jika pemanggilan tersebut tak segera mereka indahkan, maka akan dipanggil paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Bila tetap tidak diindahkan, maka nama mereka akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Amir Hamzah.
Berdasarkan catatan Serambi, kasus ini pertama kali menimbulkan kecurigaan saat Tim Pansus XII DPRA berkunjung ke RSUZA Banda Aceh pada Agustus 2009. Ketika itu anggota DPRA menemukan kejanggalan pada pengadaan sejumlah alkes di sana. Tim Pansus DPRA menduga ada penggelembungan harga dalam pengadaan CT-scan MRI (magnetic resonance imaging), alat pemindai mengandalkan magnet sangat kuat untuk mendapatkn gambaran dalam tubuh/otak seseorang, di RSUZA Banda Aceh. Jumlah pagu keseluruhannya pada tahun anggaran 2008 itu Rp 46,6 miliar, masing-masing Rp 17,6 miliar untuk CT Scan dan Rp 39 miliar untuk MRI.
Nilai kontrak pengadaan CT-Scan yang mencapai Rp 17,6 miliar per unit tersebut dinilai terlalu mahal dibandingkan dengan harga alat yang sama pada distributornya di Jakarta. Untuk merek Siemens di Jakarta hanya Rp 11 miliar per unit.
Belakangan Kejati Aceh menyatakan pengadaan CT-Scan dan MRI tidak terdapat kerugian negara, sehingga Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus itu. Tim Kejagung juga telah beberapa kali memeriksa beberapa staf dan Direktur RSUZA. Namun, kasus itu tetap mengambang.
Pun demikian, aktivis MaTA dan GeRAK Aceh tahun 2010 sempat mendatangi Gedung KPK di Jakarta dan melaporkan sejumlah kasus besar yang terindikasi korupsi di Aceh, salah satunya kasus CT-Scan dan MRI RSUZA Banda Aceh.
Lalu tahun 2012, Kejati Aceh menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Kartini Hutapea (58), Direktur Utama PT Kamara Idola, sebagai rekanan dan Suryani, ketua panitia pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2009 dalam proyek tersebut.
Tapi kemudian keduanya dinyatakan bebas oleh majelis hakim tingkat kasasi karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan kedua tersangka yang belakangan bebas itu juga sempat menimbulkan tanda tanya besar bagi para aktivis antikorupsi di Aceh. Para aktivis menganggap ada pihak lain yang lebih bertanggung jawab dalam kasus ini, yaitu dr Taufik Mahdi yang merupakan mantan direkturRSUZA Banda Aceh waktu itu.
Memasuki tahun 2009 Taufik terus dipanggil dan diperiksa hingga yang bersangkutan tak lagi dipercayakan Gubernur Zaini Abdullah sebagai Direktur RSUZA pada akhir 2012.
Dua hari lalu, tepatnya 1 Juli 2014, Tim Penyidik Kejati Aceh menetapkan Taufik bersama Toni sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pendidikan itu. (mir)

Mantan Kadishub Sabang Disidang


Serambi Indonesia

Jumat, 4 Juli 2014 11:32 WIB

* Terlibat Penyimpangan Proyek Alat Timbang Kendaraan
BANDA ACEH - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Banda Aceh, Kamis (3/7), menggelar sidang perdana terhadap mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sabang, Azhari Daud (60). Ia didakwa terlibat penyimpangan dalam proyek pengadaan alat timbang kendaraan bermotor tahun 2006, bersama terdakwa Rusli Is selaku pemimpin pengadaan alat itu.
Inti dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sabang, Andri Herdiansyah SH cs adalah Azhari masih menjabat Kadishub Sabang atau selaku Pengguna Anggaran (PA) saat proyek ini berjalan pada tahun 2006. Proyek bersumber dari APBK setempat tahun 2006 ini, dengan anggaran sebesar Rp 250 juta.
Seharusnya, sesuai perjanjian dengan pihak kedua, yaitu Direktur PT Qumicon Indonesia, Heru Budi Utomo dan panitia lelang, Ismail ST (keduanya masih disidik di Polres Sabang), alat timbang truk portabel yang harus diadakan merek Celtron berkapasitas hingga 30 ton. Sedangkan monitor indikator berat dilengkapi layar digital LCD, tahan air, dan guncangan, serta dilengapi printer.
Namun, ketika diperiksa oleh ahli Muhammad Yusuf dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM, UPTD Metrologi Aceh pada Juni 2008, menyatakan alat timbang kendaraan bermotor itu tak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak karena hanya berkapasitas 25 ton.
Selain itu terdapat perbedaan pada sumber arus monitor yaitu hanya 7-10 volt serta monitor dan printer tak tahan air, seharusnya berdasarkan dokumen kontrak sumber arus monitor adalah 12-15 Volt dan monitor tahan air serta tahan guncang.
“Kedua terdakwa bertanggungjawab terhadap pengadaan ini dan terhadap pembayaran lunas 100 persen, padahal alat timbang kendaraan bermotor itu tidak sesuai spesifikasi, sehingga terjadi selisih harga 111.412.750 rupiah,” baca Andri Herdiansyah SH didampingi rekannya Endy Ronaldy SH dan Pengki Sumardi SH.
Selisih harga yang menjadi kerugian negara ini, sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Kedua terdakwa yang tak ditahan itu bersama pengacaranya Zulfan menyatakan tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan, namun akan menanggapi sekaligus dalam pleidoi atau pembelaan setelah tuntutan nanti. Majelis hakim diketuai Abdul Aziz SH menetapkan sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi, Jumat (11/6).
Selanjutnya , JPU yang sama juga membacakan dakwaan terhadap empat terdakwa korupsi proyek pembangunan distribusi air minum kawasan Sabang yang merugikan negara Rp 510 juta lebih, dalam sidang perdana terhadap mereka di PN Tipikor Banda Aceh.
Keempat terdakwa adalah karyawan PT PLN Sabang, Indra Gunawan, kontraktor listrik Irfan, Bahrum selaku kontraktor pelaksana, dan T Syahreza alias Ampon Cut selaku pelaksana proyek tersebut.
Negara rugi 510 juta lebih karena dalam proyek yang anggarannya bersumber dari Dana Otsus 2012 ini, uang dibayar 100 persen yaitu Rp 4,6 miliar lebih, padahal pekerjaan terhadap proyek itu tak dikerjakan semua oleh rekanan.
Keempat terdakwa didampingi pengacara masing-masing menyatakan akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan ini. Majelis hakim diketuai Yulman MH menetapkan sidang lanjutan dengan agenda mendengar eksepsi, Jumat (11/7).(sal)

GeRAK Apresiasi Kejati Aceh

Serambi Indonesia

Jumat, 4 Juli 2014 11:32 WIB

* Terkait Penetapan Tersangka Korupsi CT-Scan
BANDA ACEH - Aktivis Badan Pekerja Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Hayatuddin Tanjung mengapresiasi kinerja tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh yang telah menetapkan mantan direktur Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUZA) Banda Aceh, dr Taufik Mahdi SpOG dan Kepala Bagian Sublayanan dan Program RSUZA, Toni, sebagai tersangka korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun anggaran 2008.
“Berdasarkan catatan GeRAK, dugaan korupsi alkes di RSUZA sudah sangat lama dan terkesan berbelit proses penanganannya. Kini kasus tersebut mendapat titik terangnya dengan telah ditetapkan dua tersangka ini, sehingga kami patut mengapresiasi Kejati Aceh,” tulis Hayatuddin lewat siaran pers kepada Serambi, kemarin.
Namun, ia mendesak pihak Kejati Aceh tak memperlambat penyelesaian perkara ini. Sedangkan GeRAk akan mengawal kasus ini hingga selesai.
Seperti diberitakan Serambi kemarin, alkes yang harga belinya diduga di-markup itu adalah CT-Scan (alat pemindai otak dan sumsum tulang belakang) serta cath lab—catheterization laboratory—(ruang tes yang dilengkapi alat diagnosis dengan prosedur kateter) untuk bagian kardiologi (jantung). Sehingga diduga merugikan negara yang bersumber dari Pemerintah Aceh Rp 15,3 miliar lebih. Rinciannya selisih harga CT-Scan Rp 7,4 miliar lebih dan selisih harga pembelian cath lab Rp 8,2 miliar.(sal)

Jaksa Terus Usut Kasus Dana Sanggar

Serambi Indonesia

Kamis, 10 Juli 2014 15:40 WIB

LHOKSEUMAWE - Penyidik Kejari Lhoksukon, Aceh Utara masih terus menelusuri keterlibatan pengurus sanggar Cut Meutia Meuligoe Aceh Utara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 1,9 miliar dari APBK Aceh Utara tahun 2009. Karena hasil pemeriksaan sejumlah saksi di Surabaya mengindikasikan keterlibatan dua lagi pengurus sanggar itu terlibat dalam kasus tersebut. Seperti diketahui, pada Juni lalu, tim jaksa berangkat ke Surabaya untuk mengecek kebenaran laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus sanggar tersebut.
“Meski sudah ada lima tersangka, penyidik terus mendalami kasus ini. Karena tak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka baru. Namun, kita masih membutuhkan tambahan alat bukti,” kata Kajari Lhoksukon, Teuku Rahmatsyah MH melalui Kasi Intel, Muhammad Khadafi SH kepada Serambi, kemarin.
Untuk proses kelima tersangka sebelumnya, menurut Khadafi, penyidik hanya tinggal menungu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh. “Jika sudah ada hasilnya, berkas ke lima tersangka segera kita rampungkan untuk dilimpakan ke pengadilan,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Lhoksukon menetapkan lagi tiga pengurus Sanggar Cut Mutia Meuligoe Aceh Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Rp 1,9 miliar dari APBK Aceh Utara tahun 2009 pada 10 April 2014. Ketiganya adalah Nhy, bendahara Sanggar, SFZ Koordinator Drum Band sanggar dan RNW Koordinator Tarian. Pada akhir 2011, penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yaitu, Umi Khatijah Ketua Sanggar dan Made Sekretaris Sanggar. Kasus tersebut mulai ditangani jaksa pada tahun 2010.(jf)

SuAK Pertanyaan Independensi GeRAK

Serambi Indonesia

Rabu, 16 Juli 2014 11:51 WIB

* Terkait Pernyataan yang Terkesan Melindungi Pemerintah
MEULABOH - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas untuk Antikorupsi (SuAK) Aceh memertanyakan sikap lembaga Gerakan Antikorupsi (GeRAK) yang dinilai tidak independen dan terkesan melindungi pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf atas dugaan pengalihan anggaran untuk Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh ke proyek lapangan golf.
Pasalnya, GeRAK Aceh beberapa waktu lalu menyampaikan tanggapan atas kasus tersebut di Serambi, yang menyebut tak ada pengalihan anggaran seperti yang ditemukan SuAK Aceh. Padahal, pernyataan yang sama sudah disampaikan Kadis Cipta Karya Provinsi Aceh dan Ombudsman Aceh. “Ini sangat aneh. Kok tiba-tiba ada LSM antikorupsi mendukung pemerintah yang diduga korupsi,” kata Pj Koordinator SuAK Aceh, Zaini Usman kepada Serambi, kemarin.
Menurut zaini, pernyataan membela pemerintah yang dilakukan GeRAK Aceh menjadi pertanyaan bagi publik, apakah lembaga antikorupsi itu sudah menjadi corong pemerintah atau bumper-nya penguasa. “Kami berharap GeRAK Aceh independen. Seharusnya, yang ideal menjawab persoalan dugaan pengalihan dana tersebut adalah Humas Pemprov Aceh atau TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh), dan bukannya LSM antkorupsi” ujarnya.
Apalagi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah bersedia melakukan audit investigatif terhadap dugaan pengalihan dana tersebut, kata Zaini.
Pj Koordinator SuAK Aceh, Zaini Usman menjabarkan, sebenarnya penyusunan anggaran di APBA itu terdapat beberapa tahapan, di antaranya dimulai dari proses RPJM, Renstra, Renja, RKPA, dan KUA-PPAS. Pascatahapan tersebut, diduga ada perubahan anggaran untuk Masjid Raya, dan hal itu dibenarkan oleh kepala Bappeda Aceh.
Menurutnya, pada proses awal penyusunan anggaran mustahil bisa ditemukan perbuatan melawan hukum seperti praktek gratifikasi yang disebutkan Gerak. Suap-menyuap sulit dibuktikan kecuali pada proses pra-lelang, misalnya dugaan proyek fiktif, anggarannya ada tapi fisiknya tidak ada atau mark-up anggaran, belanja barang spesifikasinya direkayasa disesuaikan dengan perusahaan yang akan dimenangkan dalam lelang.
Pun demikian, katanya, publik akan melihat secara gamblang, apa benar dana Masjid Raya Baiturrahman itu dialihkan atau tidak. Karena hal itu tergantung pada kegiatan proyek di Masjid Raya atau resapan dana dari Dinas Keuangan Aceh dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Dinas kebudayaan dan Pariwisata Aceh.
“Jika dana Rp 10 miliar untuk kegiatan perluasan Masjid Raya Baiturrahman, yang sampai saat ini belum dilelang sementara masa efektif pengerjaan proyek hanya dua bulan, maka patut diduga keberadaan dana tersebut fiktif atau memang sudah dialihkan ke kegiatan lain,” tukas Zaini.
Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani yang dikonfirmasi secara terpisah, Selasa (15/7), menanggapi tudingan Solidaritas untuk Antikorupsi (SuAK) Aceh terkait pernyataan GeRAK yang dinilai berpihak Pemerintah Aceh, dengan menyatakan bahwa hal itu adalah hak pihak SuAK untuk berpandangan seperti itu.
“Namun apa yang kami sampaikan di media massa adalah fakta dari konfirmasi dan koreksi dari beberapa hasil temuan yang kami lakukan kepada sejumlah pihak berkompeten,” kata Askhalani, terkait temuan SuAK yang menyatakan adanya dugaan pengalihan dana prasarana dan sarana Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, yang diduga dialihkan ke proyek Lapangan Golf senilai Rp 10 miliar.
Askhalani mengatakan, investigasi yang dilakukan lembaganya dalam kasus tersebut, bukan pada konteks melakukan koreksi secara mendalam, tetapi mereka bertemu dengan beberapa anggota DPRA, Bappeda Aceh, dan pengurus organisasi golf terkait persoalan ini, guna mencari informasi apakah temuan yang disampaikan itu benar atau tidak.
Atas hasil konfirmasi itu, kata Askhalani, ia berasumsi bahwa dalam kasus tersebut tidak terjadi dugaan tindak pidana korupsi, karena dana untuk pembangunan sarana dan prasarana lapangan golf itu memang dialokasikan secara khusus melalui instansi terkait.
“Dalam persoalan ini GeRAK Aceh tidak memihak kemana pun, kami hanya menyampaikan hal yang sebenarnya sesuai hasil klarifikasi yang kami lakukan supaya kasus ini tidak berlarut,” tambahnya. Meski demikian, pihaknya mendukung Inspektorat Aceh untuk melakukan pengusutan atau audit terhadap kasus ini.(edi)

Tiga Kepala BPP Jadi Tersangka

Serambi Indonesia

Jumat, 18 Juli 2014 11:24 WIB

SIGLI - Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Pidie pada Kamis (17/7) kemarin menetapkan tiga kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kabupaten itu sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana bantuan penanggulangan padi puso (BP3) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 4,3 miliar pada tahun 2012 di Pidie.
Ketiga tersangka masing-masing Kepala BPP Muara Tiga, TJ, Kepala BPP Padang Tiji, MJ, dan Kepala BPP Glumpang Tiga, ZS. Kasat Reskrim Polres Pidie, AKP Ibrahim SH tak berkenan menyebutkan nama lengkap dari ketiga tersangka itu, kecuali hanya inisialnya saja.
Kapolres Pidie, AKBP Sunarya SIK, didampingi Kasat Reskrim Polres Pidie, AKP Ibrahim SH, menjawab Serambi, Kamis (17/7) mengatakan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) ditemukan kerugian negara sebesar Rp 340 juta dalam kasus ini.
Adapun penetapan ketiga kepala BPP itu sebagai tersangka setelah penyidik mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari 40 saksi kelompok tani (poktan) dan pejabat dari Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Pidie. Ditambah lagi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap adanya kerugian negara dalam kasus ini.
Atas dasar itu, sekitar pukul 16.00 WIB kemarin, ketiga kepala BPP itu resmi tetapkan Polres Pidie sebagai tersangka. “Kini mereka ditahan di sel Mapolres Pidie,” kata Kapolres.
Indikasi korupsi dalam kasus ini, kata Kapolres Pidie, terungkap setelah penyidik kepolisian menelisik proses penyaluran dana BP3 itu. Ternyata dana tersebut ada yang dibagikan kepada petani yang padinya sama sekali tidak mengalami puso.
Indikasi lainnya, jumlah kelompok yang seharusnya menerima dana tersebut hanya 46 poktan, tapi ketiga tersangka justru membentuk poktan lain yang jumlahnya mencapai 162 poktan.
“Kelompok tani yang dibentuk itu justru padinya tidak puso, tapi mereka ikut menerima dana kerugian pengganti padi puso. Ini menyebabkan jatah petani yang betul-betul mengalami padi puso berkurang,” ujar Kapolres.
Tentang tersangka, menurut Kapolres, untuk sementara baru ditetapkan tiga tersangka. Namun, mengingat kasus ini masih dalam tahap penyelidikan Sat Reskrim Polres Pidie, sehingga sangat mungkin jumlah tersangkanya bertambah. Apalagi dugaan kasus korupsi ini dilakukan secara berjamaah yang melibatkan poktan, BPP, dan pejabat di Distannak Pidie. “Jadi, satu per satu kita tetapkan tersangkanya,” kata Sunarya.
Ditanya apakah Kadistannak Pidie, Drh Anas, berpotensi menjadi tersangka, menurut Kapolres Pidie, sejauh ini Anas belum ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, dia tetap akan dipanggil kembali. “Semua itu tergantung pada hasil pemeriksaan nanti,” katanya.
Ia tambahkan, kasus dana bantuan penanggulangan padi puso ini sudah diselidiki sejak 2013. Kemudian, pada Maret 2014 penyidik reskrim meningkatkannya menjadi penyidikan. “Jadi, sudah satu tahun lebih proses pengungkapan kasus ini dilakukan, tapi baru sekarang ditetapkan tersangkanya,” demikian AKPB Sunarya. (naz)