Jaksa Bidik Pabrik Kakao dan IC

Rabu, 26 Agustus 2015 14:40

* Diperintahkan Kejati Aceh

KUTACANE - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane, Aceh Tenggara (Agara) mulai membidik proyek pembangunan pabrik kakao di Badar dan Islamic Center (IC) di Lawe Pakam. Hal itu seiring adanya perintah dari Kejati Aceh untuk mengusut kedua bangunan itu yang telah berdiri, tetapi belum juga difungsikan.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane, Edi Dikdaya SH MSI, kepada Serambi, Selasa (25/8) mengakui telah mendapat perintah dari Kejati Aceh untuk membidik pembangunan pabrik kakao dan Islamic Center di Lawe Pakam. Dia menilai, bangunan itu sudah sudah berdiri secara kasat mata, tetapi belum belum sempurna, bahkan pemanfaatannya bukan yang sebenarnya.

“Mulai pekan depan, kami akan melakukan penyelidikan terhadap kedua proyek itu untuk mengetahui ada indikasi korupsi atau tidak,” katanya. Dia menjelaskan, jIka hanya melanggar administrasi, maka penyelidikan akan dihentikan, tetapi jika ada dugaan korupsi dan merugikan keuangan megara, maka kasus itu akan ditingkatkan dan dituntaskan.

Dikatakan, pihaknya sudah memeriksa Sekda Agara tentang aset daerah dan pihak lainnya sebanyak lima orang. “Pemeriksaan itu masih sebatas wawancara dan belum ada pihak lain yang diperiksa,” tambahnya. Dia mengaku telah telah mengumpulkan data bahan keterangan (puldata dan pulbaket) untuk menuntaskan tugas tersebut.

Seperti dilansir sebelumnya, pabrik pengolah biji kakao milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh Tenggara (Agara) yang telah rampung dibangun pada 2010 akan difungsikan pada 2015 mendatang. Pembangunan gedung dan pengadaan peralatan yang menghabiskan dana Rp 1 miliar lebih itu dibangun pada 2010 melalui dana APBK dan dilanjutkan 2012 dengan dana APBA.

Sekretaris Disperindag Agara yang juga PPTK proyek pembangunan pabrik kakao, Sultan Siregar, Rabu (20/8/2015) menyatakan pembangunan sudah rampung 100 persen, sehingga dapat difungsikan tahun depan. Dia menjelaskan, pabrik tidak telantar, karena tenaga ahli pengolah mesin belum ada, termasuk izin Amdal dari Bappelda yang sedang dalam pengurusan.

Sultan berharap, tenaga ahli dan para pekerja pabrik akan dilengkapi tahun depan, sehingga kakao para petani dapat ditampung untuk diolah menjadi fasta. Prihal utang kepada PLN sebesar Rp 40 juta saat ujicoba mesin, dia mengaku akan segera melunasinya. Dia menambahkan, pagar pabrik juga akan dibangun.

Sebelumnya, dua LSM di Agara menyorot pembangunan pagar pabrik kakao dengan anggaran Rp 460 juta bersumber dari Otsus sebesar Rp 460 juta, karena belum berfungsi. “Ini proyek mubazir dan pemborosan anggaran, karena pabrik belum difungsikan dan masih banyak desa lain yang membutuhkan pemerataan pembangunan,” ujar Ketua LSM Lembaga Anti Korupsi Aceh Tenggara (Lankgar), Nawi Sekedang.

Dia mengungkapkan, bagian plafon bangunan telah rusak dan MCK juga tidak bisa berfungsi lagi. “Bangunan sudah berdiri beberapa tahun, tetapi tidak difungsikan, berarti ada yang tidak beres.” duganya. Dia meminta Kejati atau Polda Aceh mengusut pembangunan pabrik kakao yang menghabiskan dana miliaran rupiah yang bersumber dari APBK dan APBA.

Demikian juga dengan bangunan Islamic Center di Desa Lawe Pakam, perbatasan Aceh Tenggara dan Tanah Karo, Sumut yang belum juga difungsikan. Padahal, dana yang bersumber dari APBA sudah dihabiskan puluhan miliaran rupiah.(as)