Banda Aceh ( Berita ) : Badan Anggaran DPR Aceh meminta pihak
eksekutif meneliti kembali anggaran yang tidak rasional dan bertentangan
dengan ketentuan. “Kami meminta Tim Anggaran Pemerintah Aceh meneliti
anggaran tidak rasional dalam Rancangan APBA 2013,” kata Ermiadi Abdul
Rahman, anggota Badan Anggaran DPR Aceh, di Banda Aceh, Kamis [31/01].
Sebelumnya, kata dia, Pemerintah Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2013 dengan komposisi pendapatan Rp10,116 triliun, belanja Rp11,786 triliun dan defisit Rp1,668 triliun. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan yang terdiri atas penerimaan Rp1,673 triliun dan pengeluaran Rp4,850 miliar, sehingga pembiayaan neto menjadi Rp1,668 triliun.
Ia mengatakan, untuk menghindari terjadinya anggaran tidak rasional, maka eksekutif yang menangani perencanaan penganggaran harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu, rancangan anggaran ini harus diteliti dan dicermati secara mendalam dengan mengacu pada pedoman yang berlaku serta tidak menyimpang dari standar akuntansi pemerintah,” katanya.
Ia juga menegaskan, alokasi APBA 2013 yang nantinya disahkan DPR Aceh harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian masyarakat.
Menurut dia, penyusunan anggaran yang dituangkan dalam APBA harus dikelola menurut kaidah penyelenggaraan pemerintahan berbasis tata kelola yang baik.
“Karena itu, pemahaman aparatur pemerintahan terhadap pengelolaan anggaran harus ditingkatkan, sehingga belanja yang tidak relevan tidak perlu diajukan,” kata Ermiadi Abdul Rahman.
APBA 2013 Jangan Boros
Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengingatkan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2013 yang akan disahkan harus mencerminkan skala prioritas dan agar tidak sampai terjadi pemborosan.
“Penggunaan APBA 2013 harus mencerminkan skala prioritas tidak boleh terjadi kebocoran dan jangan ada pemborosan,” tegasnya pada pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2013 DPR Aceh membahas nota keuangan Rancangan APBA 2013 di Banda Aceh, Rabu malam.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi kebocoran dan pemborosan anggaran, maka fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif dapat digunakan semaksimal mungkin, sehingga anggaran tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, APBA 2013 yang akan segera disahkan ini harus mencerminkan visi dan misi Pemerintah Aceh serta mengutamakan skala prioritas pembangunan.
“Karena itu, dalam pembahasannya, Rancangan APBA 2013 harus dibahas secara mendalam antara Panitia Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh,” kata dia.
Hasbi Abdullah mengharapkan dalam pembahasan Rancangan APBA 2013 ada sinkronisasi antara kebutuhan yang diajukan eksekutif dengan realitas di lapangan, sesuai kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Dengan demikian, APBA tahun anggaran 2013 ini benar-benar mencerminkan program pemerintah yang berpedoman kepada keinginan masyarakat,” ungkap politisi Partai Aceh tersebut.
Menyangkut keterlambatan pembahasan anggaran, Hasbi mengatakan ada hal yang tidak bisa dielakkan, karena padatnya tugas legislatif membuat pengesahan anggaran melampaui jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.
Kendati begitu, lanjut dia, pembahasan anggaran 2013 lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti APBA 2010 dan 2011, baru disahkan pada April tahun anggaran berjalan.
“Namun, pada tahun anggaran 2012, APBA disahkan akhir Januari tahun lalu. Begitu juga hendaknya APBA 2013, diharapkan dapat disahkan awal bulan ini,” kata Hasbi Abdullah. (ant )
Sebelumnya, kata dia, Pemerintah Aceh mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2013 dengan komposisi pendapatan Rp10,116 triliun, belanja Rp11,786 triliun dan defisit Rp1,668 triliun. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan yang terdiri atas penerimaan Rp1,673 triliun dan pengeluaran Rp4,850 miliar, sehingga pembiayaan neto menjadi Rp1,668 triliun.
Ia mengatakan, untuk menghindari terjadinya anggaran tidak rasional, maka eksekutif yang menangani perencanaan penganggaran harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Untuk itu, rancangan anggaran ini harus diteliti dan dicermati secara mendalam dengan mengacu pada pedoman yang berlaku serta tidak menyimpang dari standar akuntansi pemerintah,” katanya.
Ia juga menegaskan, alokasi APBA 2013 yang nantinya disahkan DPR Aceh harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian masyarakat.
Menurut dia, penyusunan anggaran yang dituangkan dalam APBA harus dikelola menurut kaidah penyelenggaraan pemerintahan berbasis tata kelola yang baik.
“Karena itu, pemahaman aparatur pemerintahan terhadap pengelolaan anggaran harus ditingkatkan, sehingga belanja yang tidak relevan tidak perlu diajukan,” kata Ermiadi Abdul Rahman.
APBA 2013 Jangan Boros
Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah mengingatkan anggaran pendapatan belanja tahun anggaran 2013 yang akan disahkan harus mencerminkan skala prioritas dan agar tidak sampai terjadi pemborosan.
“Penggunaan APBA 2013 harus mencerminkan skala prioritas tidak boleh terjadi kebocoran dan jangan ada pemborosan,” tegasnya pada pembukaan Masa Persidangan I Tahun 2013 DPR Aceh membahas nota keuangan Rancangan APBA 2013 di Banda Aceh, Rabu malam.
Ia mengatakan, untuk mengantisipasi kebocoran dan pemborosan anggaran, maka fungsi pengawasan yang melekat pada legislatif dapat digunakan semaksimal mungkin, sehingga anggaran tersebut memberi manfaat kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, APBA 2013 yang akan segera disahkan ini harus mencerminkan visi dan misi Pemerintah Aceh serta mengutamakan skala prioritas pembangunan.
“Karena itu, dalam pembahasannya, Rancangan APBA 2013 harus dibahas secara mendalam antara Panitia Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh,” kata dia.
Hasbi Abdullah mengharapkan dalam pembahasan Rancangan APBA 2013 ada sinkronisasi antara kebutuhan yang diajukan eksekutif dengan realitas di lapangan, sesuai kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Dengan demikian, APBA tahun anggaran 2013 ini benar-benar mencerminkan program pemerintah yang berpedoman kepada keinginan masyarakat,” ungkap politisi Partai Aceh tersebut.
Menyangkut keterlambatan pembahasan anggaran, Hasbi mengatakan ada hal yang tidak bisa dielakkan, karena padatnya tugas legislatif membuat pengesahan anggaran melampaui jadwal yang telah direncanakan sebelumnya.
Kendati begitu, lanjut dia, pembahasan anggaran 2013 lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti APBA 2010 dan 2011, baru disahkan pada April tahun anggaran berjalan.
“Namun, pada tahun anggaran 2012, APBA disahkan akhir Januari tahun lalu. Begitu juga hendaknya APBA 2013, diharapkan dapat disahkan awal bulan ini,” kata Hasbi Abdullah. (ant )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar