Rabu, 20 Maret 2013 09:21 WIB
* Bukhari Daud Ketua Baru
* Mahasiswa Harap Bersabar
BANDA ACEH - Gubenur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan, proses pertanggungjawaban keuangan yang dikelola Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh yang dinilai bermasalah, kini sedang dalam proses audit.
“Pengurus yang lalu sudah mundur dan belum mempertanggungjawabkan keuangan mereka. Jadi, sekarang audit is on going process (audit sedang berlangsung -red). Kepada mereka harus kita tanyakan, ke mana uang masuk dan ke mana uang ke luar,” ujar Gubernur Zaini pada Seminar Nasional dan Kuliah Umum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Aceh Berkelanjutan yang diselenggarakan Universitas Syiah Kuala, di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa (19/3).
Pernyataan itu dilontarkan Gubernur menanggapi seorang penanya yang menyatakan Pemerintah Aceh telah ‘membunuh’ masa depan mahasiswa Aceh dengan menyetop penyaluran beasiswa karena persoalan internal yang melilit LPDSM yang tidak kunjung diselesaikan.
“Kalau gubernur menyetop beasiswa, itu sama saja Pemerintah Aceh telah menghambat kemajuan pendidikan anak-anak Aceh, terutama untuk mahasiswa,” kata seorang penanya yang mendapat aplaus ratusan peserta seminar itu.
Atas pertanyaan itu, Gubernur Zaini memberi penjelasan bahwa pemerintah sebetulnya tidak berkeinginan untuk menyetop dana beasiswa untuk pendidikan Aceh. Namun, karena ada masalah yang melilit tubuh LPSDM terkait belum adanya pertanggungjawaban keuangan yang dikelola pengurus sebelumnya, maka diperlukan audit.
“Saya lakukan itu bukan berarti saya kejam dan bermaksud untuk menyetop. Tapi ini karena manajemen LPSDM yang lama sudah mundur dan belum mempertanggungjawabkan keuangan,” ujarnya.
Dia sebutkan, proses penyaluran beasiswa yang lama akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk penyaluran dana beasiswa yang baru masih harus menunggu beberapa waktu ke depan, setelah audit keuangan dilakukan. “Oleh karena itu, mahasiswa saya minta bersabar. Kita tetap konsisten akan menyalurkan beasiswa ini, kalau memungkinkan dalam porsi yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Menurut Zaini, keseriusan Pemerintah Aceh untuk membenahi manajemen LPSDM sudah dilakukan dengan menunjuk mantan bupati Aceh Besar, Dr Bukhari Daud MEd sebagai Ketua Pelaksana LPSDM yang baru. “Beliau yang akan mengaturnya lebih bagus. Beliau orang alim. Saudara-saudara tak perlu khawatir,” tukas Zaini.
Namun, Bukhari Daud yang dihubungi Serambi tadi malam mengaku sama sekali belum menerima SK pengangkatan sebagai pemimpin baru LPSDMA. “Memang dua minggu lalu saya ada dipanggil dan ditawarkan Pak Gubernur untuk memimpin lembaga ini. Namun, bagaimana kelanjutannya saya juga belum tahu. SK belum di tangan, dilantik pun belum,” kata dosen Prodi Bahasa Inggris FKIP Unsyiah ini.
Sebelumnya, Komisi E DPRA mendesak Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah segera membenahi manajemen LPSDM Aceh yang sebelumnya dipimpin Dr Qismullah Yusuf MA.
Pembenahan manajemen LPSDM, antara lain, bisa dilakukan dengan mengisi jabatan penting yang kosong, sehingga dana beasiswa yang sudah dianggarkan dalam APBA 2013 dapat segera diproses.
“Jika itu tak dilakukan, maka anggaran untuk beasiswa dalam APBA 2013 tidak bisa dicairkan karena anggaran tersebut diberi kode bintang,” ujar anggota Komisi E DPRA, Tgk Makhyaruddin Yusuf kepada Serambi, Jumat (15/3).
Menurutnya, kode bintang pada dana beasiswa tersebut diberikan oleh DPRA terkait amburadulnya manajemen LPSDM sebelumnya. Sedangkan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 76 miliar, namun struktur LPSDM belum dibentuk. “Untuk itu Gubernur perlu mempercepat pembenahan manajemen lembaga tersebut supaya dana beasiswa yang sudah dinggarkan tidak hangus,” kata politisi PKS ini.
Siapa pun yang nanti akan memimpin LPSDM, katanya lagi, diharapkan adalah sosok yang profesional di bidangnya. Makhyaruddin juga berharap dana beasiswa yang sudah dialokasikan cukup besar itu dapat disalurkan tepat sasaran dan membawa hasil posotif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. (sar/dik)
BANDA ACEH - Gubenur Aceh, dr H Zaini Abdullah mengatakan, proses pertanggungjawaban keuangan yang dikelola Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh yang dinilai bermasalah, kini sedang dalam proses audit.
“Pengurus yang lalu sudah mundur dan belum mempertanggungjawabkan keuangan mereka. Jadi, sekarang audit is on going process (audit sedang berlangsung -red). Kepada mereka harus kita tanyakan, ke mana uang masuk dan ke mana uang ke luar,” ujar Gubernur Zaini pada Seminar Nasional dan Kuliah Umum Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Masyarakat Menuju Hutan Aceh Berkelanjutan yang diselenggarakan Universitas Syiah Kuala, di Gedung AAC Dayan Dawood, Selasa (19/3).
Pernyataan itu dilontarkan Gubernur menanggapi seorang penanya yang menyatakan Pemerintah Aceh telah ‘membunuh’ masa depan mahasiswa Aceh dengan menyetop penyaluran beasiswa karena persoalan internal yang melilit LPDSM yang tidak kunjung diselesaikan.
“Kalau gubernur menyetop beasiswa, itu sama saja Pemerintah Aceh telah menghambat kemajuan pendidikan anak-anak Aceh, terutama untuk mahasiswa,” kata seorang penanya yang mendapat aplaus ratusan peserta seminar itu.
Atas pertanyaan itu, Gubernur Zaini memberi penjelasan bahwa pemerintah sebetulnya tidak berkeinginan untuk menyetop dana beasiswa untuk pendidikan Aceh. Namun, karena ada masalah yang melilit tubuh LPSDM terkait belum adanya pertanggungjawaban keuangan yang dikelola pengurus sebelumnya, maka diperlukan audit.
“Saya lakukan itu bukan berarti saya kejam dan bermaksud untuk menyetop. Tapi ini karena manajemen LPSDM yang lama sudah mundur dan belum mempertanggungjawabkan keuangan,” ujarnya.
Dia sebutkan, proses penyaluran beasiswa yang lama akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk penyaluran dana beasiswa yang baru masih harus menunggu beberapa waktu ke depan, setelah audit keuangan dilakukan. “Oleh karena itu, mahasiswa saya minta bersabar. Kita tetap konsisten akan menyalurkan beasiswa ini, kalau memungkinkan dalam porsi yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Menurut Zaini, keseriusan Pemerintah Aceh untuk membenahi manajemen LPSDM sudah dilakukan dengan menunjuk mantan bupati Aceh Besar, Dr Bukhari Daud MEd sebagai Ketua Pelaksana LPSDM yang baru. “Beliau yang akan mengaturnya lebih bagus. Beliau orang alim. Saudara-saudara tak perlu khawatir,” tukas Zaini.
Namun, Bukhari Daud yang dihubungi Serambi tadi malam mengaku sama sekali belum menerima SK pengangkatan sebagai pemimpin baru LPSDMA. “Memang dua minggu lalu saya ada dipanggil dan ditawarkan Pak Gubernur untuk memimpin lembaga ini. Namun, bagaimana kelanjutannya saya juga belum tahu. SK belum di tangan, dilantik pun belum,” kata dosen Prodi Bahasa Inggris FKIP Unsyiah ini.
Sebelumnya, Komisi E DPRA mendesak Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah segera membenahi manajemen LPSDM Aceh yang sebelumnya dipimpin Dr Qismullah Yusuf MA.
Pembenahan manajemen LPSDM, antara lain, bisa dilakukan dengan mengisi jabatan penting yang kosong, sehingga dana beasiswa yang sudah dianggarkan dalam APBA 2013 dapat segera diproses.
“Jika itu tak dilakukan, maka anggaran untuk beasiswa dalam APBA 2013 tidak bisa dicairkan karena anggaran tersebut diberi kode bintang,” ujar anggota Komisi E DPRA, Tgk Makhyaruddin Yusuf kepada Serambi, Jumat (15/3).
Menurutnya, kode bintang pada dana beasiswa tersebut diberikan oleh DPRA terkait amburadulnya manajemen LPSDM sebelumnya. Sedangkan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 76 miliar, namun struktur LPSDM belum dibentuk. “Untuk itu Gubernur perlu mempercepat pembenahan manajemen lembaga tersebut supaya dana beasiswa yang sudah dinggarkan tidak hangus,” kata politisi PKS ini.
Siapa pun yang nanti akan memimpin LPSDM, katanya lagi, diharapkan adalah sosok yang profesional di bidangnya. Makhyaruddin juga berharap dana beasiswa yang sudah dialokasikan cukup besar itu dapat disalurkan tepat sasaran dan membawa hasil posotif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Aceh. (sar/dik)
Editor : bakri
Tidak ada komentar:
Posting Komentar